DPD yang dinilai tidak aktif, mengabaikan instruksi organisasi, atau tidak menjalankan kewajibannya berpotensi mendapatkan peringatan keras hingga sanksi organisasi sesuai ketentuan AD/ART dan kewenangan struktur yang berwenang.
Langkah penataan ulang atau restrukturisasi kepengurusan juga dapat menjadi opsi apabila ditemukan kondisi yang memenuhi dasar dan mekanisme organisasi. Namun, setiap keputusan harus melalui prosedur yang berlaku, bukan semata-mata berdasarkan perbedaan pendapat atau persoalan pribadi.
Karena itu, seluruh DPD diharapkan segera melakukan pembenahan internal, meningkatkan komunikasi dengan DPW, serta menyampaikan laporan kegiatan dan perkembangan program kerja secara berkala.
Rakoorwil Jadi Momentum Konsolidasi
Pada sesi berikutnya, masing-masing perwakilan DPD diberikan kesempatan untuk menyampaikan saran, masukan, usulan, capaian kegiatan, serta kendala yang dihadapi di wilayah masing-masing. Forum tersebut juga membahas kemungkinan solusi untuk memperkuat pelaksanaan program organisasi ke depan.
Rangkaian kegiatan kemudian ditutup dengan penyampaian kesimpulan hasil rapat dan doa penutup.
Melalui Rakoorwil Semester II Tahun 2026, DPW IWO Indonesia Sumatera Selatan berharap seluruh DPD semakin solid, aktif, dan konsisten menjalankan amanat organisasi.
Konsolidasi ini sekaligus menjadi pengingat bahwa keberadaan IWO Indonesia tidak cukup hanya ditopang oleh nama dan struktur kepengurusan, tetapi harus dibuktikan melalui kerja nyata, kepatuhan terhadap aturan, serta kontribusi positif bagi organisasi dan profesi wartawan.
DPW IWO Indonesia Sumatera Selatan menegaskan bahwa evaluasi dan penataan organisasi akan terus dilakukan demi menjaga disiplin, soliditas, dan keberlanjutan organisasi sesuai AD/ART serta instruksi DPP IWO Indonesia.






