Sumur Bor Irpom Program IP 200 di Ogan Ilir, Realisasi dan Spesifikasi Perlu Diperiksa

 

Oganilir,jejakopd.com— Pelaksanaan proyek pembangunan sumur bor irigasi pompa (Irpom) untuk mendukung program peningkatan indeks pertanaman (IP) 200 di Kabupaten Ogan Ilir mulai menjadi sorotan.

Program yang bersumber dari anggaran APBN dengan nilai 22,5M, tersebut diharapkan mampu menunjang ketersediaan air bagi lahan pertanian dan meningkatkan produktivitas petani.

Berdasarkan informasi awal yang dihimpun, kegiatan pembangunan sumur bor tersebut mencakup sekitar 150 titik yang tersebar di sejumlah wilayah Kabupaten Ogan Ilir.

Namun, dalam pelaksanaannya muncul sejumlah pertanyaan, terutama terkait realisasi pekerjaan, spesifikasi teknis, mekanisme pengelolaan anggaran, serta keterlibatan kelompok tani sebagai penerima manfaat.

Sebelumnya, beredar informasi mengenai perbedaan nilai anggaran, yakni Rp35 juta dikelola oleh kelompok tani dan Rp105 juta dikelola oleh pihak dinas,Namun informasi itu di tepis oleh Kabid Sapras ,dan dia menjelaskan proyek tersebut bernilai 153 juta perkegiatan .

Menurut keterangan kepala dinas penyuluhan dan pertanian “Dedi Setiawan SH” melalui kabid sapras Tan Malaka SP saat ditemui diruang kerjanya, rabu 4/11/2026 bahwa proyek irpom untuk mendukung sawah exciting IP.200 tersebut tersebar dibeberapa kecamatan antara lain kecamatan kandis 10 titik ,kecamatan  rantau alai 10 titik,kecamatan rantau panjang 25 titik selainnya dia tidak mengetahui.

“itu benar pak proyek irpom anggaran dari pusat nilainya 153 juta pertitik bukan 105 juta dan proyek tersebut tersebar di beberapa kecamatan,sedangkan untuk penanggung jawabnya kelompok tani karena dia menerima anggaran langsung,apabila ada temuan BPKP mereka wajib mengembalikan kelebihan anggaran tersebut”ungkapnya.

Perbedaan nominal ini perlu mendapatkan penjelasan secara terbuka agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran mengenai besaran anggaran dan peruntukannya.

sementra Menurut keterangan salah satu kelompok tani yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan pihak kelompok tani hanya diberikan kewenangan anggaran 39 juta untuk upah,penggalian sumur bor,serta pembuatan Bak penampung air ,sedangkan sisa anggaran dikelola oleh pihak dinas untuk  membeli aksesoris diantaranya mesin pompa dan pipa

” kami hanya menerima anngaran 39 juta untuk belanja sedangkan sisanya dikelola oleh oknum dinas dan TNI”

Selain persoalan anggaran, kondisi fisik bangunan sumur bor juga perlu diperiksa. Mulai dari kedalaman sumur, kapasitas pompa, jaringan distribusi air, hingga kesesuaian pekerjaan dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.

Pasalnya, keberhasilan program IP 200 tidak hanya diukur dari jumlah sumur bor yang dibangun, tetapi juga dari kemampuan fasilitas tersebut dalam menyediakan air secara berkelanjutan bagi lahan pertanian.

Pertanyaan lainnya adalah apakah seluruh titik pembangunan telah direalisasikan sesuai perencanaan, serta apakah fasilitas yang sudah selesai benar-benar berfungsi dan dapat dimanfaatkan oleh kelompok tani.

Kelompok tani sebagai penerima manfaat juga perlu mendapatkan kejelasan mengenai mekanisme pelaksanaan, nilai bantuan, tanggung jawab pemeliharaan, serta pihak yang bertanggung jawab apabila ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Oleh karena itu, Dinas Pertanian Kabupaten Ogan Ilir diharapkan dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai jumlah titik pekerjaan, rincian anggaran, spesifikasi teknis, hingga progres realisasi pembangunan sumur bor tersebut.

Transparansi diperlukan agar penggunaan anggaran negara dapat dipertanggungjawabkan dan program yang bertujuan meningkatkan produktivitas pertanian benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Apabila dalam pemeriksaan ditemukan ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi pekerjaan, pihak berwenang diharapkan melakukan evaluasi serta pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Hingga berita ini diterbitkan, informasi mengenai dugaan perbedaan pengelolaan anggaran dan kesesuaian spesifikasi pekerjaan masih memerlukan verifikasi lebih lanjut. Konfirmasi dari dinas terkait serta kelompok tani penerima manfaat diperlukan untuk memperoleh informasi yang berimbang.

 

laporan tim9

editor Neni

 

 

laporan wartawan

editor Neni

By admin