Proyek IRPOM IP 200 di Ogan Ilir Disorot, Siapa Pengendali Pelaksanaan? Keterlibatan Dinas dan TNI Jadi Pertanyaan

 

Oganilirjejakopd.com— Pelaksanaan proyek Irigasi Pompa (IRPOM) di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, yang diperuntukkan mendukung program peningkatan indeks pertanaman (IP) 200 atau dua kali tanam padi dalam setahun, mulai menjadi sorotan.

Pasalnya, muncul pertanyaan di tengah masyarakat mengenai siapa sebenarnya yang mengendalikan pelaksanaan proyek pembangunan sumur bor dan irigasi pompa tersebut.

Hal ini menyusul adanya informasi dari kepala bidang sarana dan prasarana(Kabid Sapras) Tan Malaka, SP mengenai keterlibatan pihak Dinas Pertanian serta unsur TNI dalam pelaksanaan program tersebut.

Program IRPOM yang bertujuan mendukung ketersediaan air bagi lahan pertanian diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan membantu petani melakukan penanaman padi hingga dua kali dalam setahun.

Namun, mekanisme pelaksanaan di lapangan perlu mendapat kejelasan, terutama menyangkut pembagian kewenangan antara kelompok tani, pihak dinas terkait, dan unsur TNI yang disebut turut terlibat dalam kegiatan tersebut.

Sejumlah pertanyaan pun muncul. Apakah pelaksanaan proyek sepenuhnya berada di bawah kendali kelompok tani sebagai penerima manfaat, atau terdapat koordinasi dan pengendalian teknis dari pihak dinas maupun unsur TNI?

Selain itu, perlu dijelaskan siapa yang bertanggung jawab terhadap pengadaan material, pengerjaan fisik, pengelolaan anggaran, hingga pemeriksaan hasil pekerjaan di setiap titik pembangunan.

Menurut keterangan Komandan Kodim 0402/OKI-OI Letkol Inf. Gunawan Wibisono, S.H melalui salah satu oknum anggota Kodim 02/04 OKI-OI . anggota TNI yang bertugas dilapangan saat dihubungi melalui via WhatsApp Rabu 4/11/2026 bahwa pihaknya membenarkan ada keterlibatan TNI dalam pengerjaan proyek Irigasi pompa (irpom) dikecamatan rantau alai dan kecamatan sungai pinang,namun pihaknya hanya mendapatkan 2 titik selebihnya pihak dinas

“Kami memang terlibat dalam pengerjaan irpom itu sebanyak 10 titik tersebar dibeberapa kecamatan,salah satunya dikecamatan rantau alai 2 titik  dan itupun kami hanya menyuplai pipa dan mesin pompa dengan anggaran 60 juta selebihnya dinas penyuluhan dan pertanian yang mengatur” ungkapnya

Sebelumnya, informasi mengenai perbedaan nilai anggaran Rp39 juta dikelola oleh kelompok tani utk belanja pengerjaan dan Rp114 juta dikelola oleh TNI dan oknum dinas utk belanja aksesoris

kegiatan sumur bor juga menjadi perhatian. Perbedaan tersebut perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran mengenai besaran anggaran dan mekanisme penggunaannya.

Mengingat program ini menggunakan anggaran negara, transparansi dan akuntabilitas menjadi hal penting. Masyarakat, khususnya kelompok tani penerima manfaat, berhak mengetahui siapa pelaksana kegiatan yang sebenarnya serta bagaimana mekanisme pengelolaannya, bahkan sejauh mana keterlibatan masing-masing pihak.

Dinas Pertanian Kabupaten Ogan Ilir diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai dasar pelaksanaan program, pembagian tugas, mekanisme pengawasan, serta keterlibatan unsur TNI dalam mendukung program IRPOM IP 200 tersebut.

Begitu pula pihak terkait lainnya diharapkan memberikan keterangan agar seluruh tahapan pelaksanaan proyek dapat diketahui secara jelas.

Hingga berita ini disusun, informasi mengenai pembagian kewenangan dan pengendalian pelaksanaan proyek tersebut masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut dari pihak dinas, kelompok tani, maupun unsur TNI yang terlibat.

Publik berharap program IRPOM benar-benar berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat nyata bagi petani, bukan justru menimbulkan pertanyaan mengenai kewenangan dan pengelolaan kegiatan.

Transparansi menjadi kunci. Siapa yang mengendalikan proyek, siapa yang bertanggung jawab atas anggaran, dan siapa yang memastikan pekerjaan sesuai spesifikasi? Pertanyaan tersebut perlu dijawab secara terbuka demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program pertanian pemerintah.

 

 

laporan tim9

editor Neni

By admin